Kota Madiun, KAMINEWS.COM – Di banyak kota, pembangunan perumahan tumbuh pesat, namun tak semua warga tahu bahwa jalan lingkungan, taman, dan saluran air yang mereka nikmati setiap hari sebenarnya belum tentu milik pemerintah. Semua itu baru menjadi milik publik setelah proses serah terima fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dilakukan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota.
“Serah terima fasum bukan sekadar formalitas, tapi penyerahan tanggung jawab atas aset publik,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun dalam wawancara pekan ini. Menurutnya, proses ini adalah bagian akhir dari siklus pembangunan perumahan yang menjamin keberlanjutan layanan publik di lingkungan warga.
⚙️ Bagaimana Proses Serah Terima Fasum Dilakukan?
Prosesnya dimulai dari pengembang yang sudah menyelesaikan pembangunan sesuai site plan dan izin yang telah disahkan pemerintah. Mereka menyiapkan dokumen seperti izin PBG, gambar as-built drawing, sertifikat tanah, dan daftar inventaris fasum. Setelah itu, tim teknis dari Pemkot melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan kondisi aktual di lapangan.
Jika semuanya sesuai, maka dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan surat hibah dari pengembang kepada Pemkot. Setelah disahkan oleh Wali Kota, aset tersebut resmi menjadi barang milik daerah (BMD) dan dikelola oleh dinas terkait. Jalan lingkungan, misalnya, menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, sementara taman lingkungan dikelola oleh Dinas Perkim.
🌳 Manfaat Besar bagi Warga dan Pemerintah
Serah terima fasum membawa banyak manfaat.
Bagi warga, ini berarti kepastian pengelolaan dan pemeliharaan jangka panjang. Jalan lingkungan yang sudah diserahkan bisa mendapat perbaikan dari APBD, lampu jalan bisa diganti, dan drainase dapat dibersihkan secara rutin oleh dinas teknis.
Sementara bagi pemerintah, proses ini penting untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan dan memperluas aset daerah. Dengan masuknya fasum ke daftar inventaris daerah, pemerintah memiliki dasar hukum untuk menggunakan anggaran publik dalam perawatan, tanpa khawatir dianggap memakai dana negara untuk aset swasta.
“Setelah serah terima, warga lebih tenang. Kalau jalan rusak atau lampu mati, tinggal lapor lewat kanal resmi Pemkot,” ujar Rini (38), warga Perumahan Griya Madiun Indah yang fasumnya baru diserahterimakan bulan lalu. “Sebelumnya semua perbaikan harus iuran dari warga.”
🧩 Tantangan di Lapangan
Meski sederhana di atas kertas, faktanya banyak pengembang menunda proses serah terima. Alasan klasiknya: masih ada kewajiban yang belum selesai, atau biaya pembangunan fasum yang belum tuntas. Akibatnya, banyak perumahan yang fasumnya belum tercatat sebagai aset Pemkot — padahal sudah dihuni bertahun-tahun.
Kondisi ini sering memunculkan keluhan warga, terutama ketika jalan rusak tapi tidak bisa diperbaiki oleh Pemkot karena statusnya masih milik pengembang. Di sisi lain, sebagian pengembang kecil mengaku kesulitan memenuhi seluruh standar teknis yang dipersyaratkan, seperti lebar jalan atau kualitas drainase.
“Kesadaran pengembang sangat penting. Fasum itu hak publik. Semakin cepat diserahkan, semakin cepat pula lingkungan menjadi tertata dan nyaman,” tegas Kepala Dinas Perkim.
🏗️ Menuju Tata Kelola Perumahan yang Lebih Transparan
Pemerintah daerah kini mulai mendorong transparansi dengan sistem digital. Beberapa kota besar sudah mengembangkan database online fasum/fasos sehingga warga bisa mengecek apakah perumahannya sudah diserahkan ke pemerintah atau belum.
Selain itu, mulai diterapkan integrasi dengan sistem PBG (Perizinan Bangunan Gedung), agar setiap pengembang wajib menyertakan rencana penyerahan fasum sejak tahap awal perizinan.
💬 Kesimpulan
Serah terima fasum bukan hanya kewajiban administratif, tapi bagian dari etika sosial dalam dunia properti — di mana pengembang menyerahkan kembali sebagian hasil karyanya kepada masyarakat.
Dengan proses yang transparan dan pengawasan yang baik, warga bisa menikmati lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan, sementara pemerintah memiliki dasar hukum untuk memelihara fasilitas publik dengan anggaran resmi.
Karena pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal mendirikan rumah, tapi juga membangun kehidupan bersama yang tertata dan berkeadilan.)WHS
